Jangan Berhenti Berisik: Politik Itu Urusan Kita

Catatan pribadi tentang kejujuran, sains, dan kenapa warga perlu terus bertanya

Dari Harga Beras sampai Jalan Berlubang

Harga kebutuhan naik. Pajak mencekik. Jalan di depan rumah berlubang dan tak kunjung diperbaiki. Biaya sekolah makin mahal. Antrean di fasilitas kesehatan makin panjang. Kita sering mengeluh, lalu menutupnya dengan kalimat yang sudah hafal di luar kepala: "Ya sudahlah, itu urusan politik."

Padahal justru karena itu urusan politik, semuanya jadi urusan kita.

Hampir semua hal yang menyentuh hidup kita sebagai warga negara, dari pajak, harga kebutuhan, kualitas jalan, sampai layanan kesehatan, adalah hasil keputusan politik. Ada orang yang memutuskan anggaran dialirkan ke mana, proyek mana yang dibangun, dan aturan mana yang dipakai. Kalau kita menganggap politik cuma urusan "orang atas", artinya kita membiarkan keputusan-keputusan itu diambil tanpa kita ikut bicara.

Tulisan ini ajakan sederhana: jangan berhenti berisik. Berisik di sini bukan ribut-ribut asal marah, tapi protes untuk kemajuan: bertanya, menuntut penjelasan, dan mengoreksi. Berisik itu bukan musuh kemajuan, tapi justru modalnya.

Kenapa Orang Cemooh Politik?

Politik sering dicemooh. Sebagian orang bahkan tidak percaya sama sekali. Apakah itu karena politik seperti hoax, "tidak ilmiah"? Sebagian nyambung, tapi bukan itu akarnya.

Pertama, bedakan dulu ilmu politik dan praktik politik. Ilmu politik adalah disiplin akademik yang meneliti secara empiris, misalnya bagaimana orang memilih atau kenapa lembaga demokrasi bisa melemah. Praktik politik adalah perebutan dan penggunaan kekuasaan, dan itu memang bukan sains, malah kadang penuh manipulasi. Praktik politik berurusan dengan nilai, kepentingan, dan kompromi ("negara sebaiknya memprioritaskan apa?"), yang tidak bisa dijawab murni dengan data.

Jadi wajar kalau politik tidak seilmiah laboratorium. Rasa tidak percaya itu biasanya muncul karena politik dianggap kehilangan hal-hal yang membuat sains dipercaya:

Kejujuran: janji kampanye yang tidak ditepati, fakta yang dipelintir.
Transparansi: keputusan diambil tertutup, datanya tidak bisa dicek publik.
Akuntabilitas: kesalahan jarang diakui dan dikoreksi, apalagi minta maaf.
Konflik kepentingan: kebijakan terlihat menguntungkan kelompok tertentu, bukan berdasarkan bukti.
Korupsi: yang paling merusak kepercayaan.

Akar masalahnya bukan "ilmiah atau tidak", tapi integritas dan akuntabilitas. Politik yang jujur dan transparan tetap bukan sains, tapi biasanya jauh lebih dipercaya.

Tujuannya Mulia, Praktiknya Campur

Di negara yang punya konstitusi, tujuan politik seharusnya jelas: kebaikan negara dan masyarakat. Pembukaan UUD 1945 menyebut tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia.

Tapi konstitusi juga memasang pagar. Pembagian kekuasaan, pemilu, dan perlindungan hak warga dibuat justru karena orang yang berkuasa tidak otomatis bertindak demi kebaikan bersama. Pagar itu ada bukan karena semua politisi dianggap jahat, tapi karena kekuasaan tanpa pengawasan itu berbahaya.

Dalam praktik, motif di lapangan campur: ada yang tulus, ada yang mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Dan "kebaikan" sendiri sering diperdebatkan. Orang bisa sama-sama tulus tapi beda soal prioritas, misalnya ekonomi versus lingkungan, atau peran negara versus pasar. Itu sebabnya politik juga arena untuk menegosiasikan perbedaan secara damai.

Jika Cara Menuju Kuasa Itu Curang

Nah, bagaimana kalau kekuasaan didapat dengan cara tidak baik, misalnya jual-beli suara atau kecurangan pemilu? Apakah tujuan politik yang ideal tadi masih bisa tercapai?

Hampir pasti jadi jauh lebih sulit. Ada beberapa alasan, dan semuanya punya dasar riset.

1. Legitimasinya rusak dari awal. Sebuah eksperimen yang dimuat di American Economic Journal: Microeconomics menemukan bahwa peserta yang mengalami jual-beli suara atau pencabutan hak pilih saat pemilihan jadi kurang mau patuh pada aturan hasil pemilihan itu. Dampaknya sebesar kalau pemilihannya ditiadakan lalu aturan dipaksakan begitu saja. Artinya, kecurangan membuat orang merasa pemerintahnya tidak sah, dan itu menyulitkan penerapan kebijakan apa pun, sebaik apa pun niatnya.

2. Insentifnya berbelok. Orang yang mengeluarkan banyak uang untuk "membeli" jabatan punya dorongan untuk balik modal dan membalas budi pada pendukungnya. Penelitian di Kolombia (Journal of Politics, 2020) menemukan bahwa semakin tinggi manipulasi pemilu, semakin tinggi pula pengambilan keuntungan pribadi oleh pejabat terpilih. Jual-beli suara juga meningkatkan peluang pemenang dikenai sanksi karena melanggar disiplin pejabat publik.

3. Pertanggungjawaban ke rakyat melemah. Pemilu seharusnya jadi mekanisme "hukuman dan hadiah" bagi pejabat. Kalau menang karena curang, pejabat merasa tidak terlalu bergantung pada penilaian rakyat. Sarah Birch dalam buku Electoral Malpractice merangkum dampaknya: menurunnya kualitas keterwakilan, munculnya bentuk korupsi lain, biaya ekonomi, bahkan destabilisasi negara.

4. Bukan cuma teori luar negeri. Sebuah artikel di jurnal Sekretariat Jenderal Kemendagri tentang korupsi dan kualitas pemerintahan di Indonesia menyimpulkan bahwa korupsi menjelang pemilu bisa berujung pada tata kelola yang buruk, dan menekankan perlunya pembenahan proses pemilu serta penegakan hukum korupsi.

Beberapa catatan dari pemantau lokal juga patut dibaca, dengan satu catatan: ini temuan lembaga pemantau, jadi cakupan dan metodenya bisa berbeda dari waktu ke waktu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat temuan politik uang dalam pemantauannya: 113 kasus pada Pemilu 2004, 150 pada 2009, dan 313 pada 2014. Mereka membaca ini sebagai tren pelanggaran yang meningkat dari pemilu ke pemilu.
Untuk Pemilu 2024, ICW dan Perludem menilai laporan dana kampanye peserta pemilu cenderung hanya formalitas administrasi, karena data di sistem pelaporan tidak selaras dengan laporan resmi.
Untuk Pilkada 2024, ICW menilai laporan dana kampanye kurang transparan dan mempersempit ruang pengawasan publik. Dari 103 pasangan calon yang ditelusuri, 67 masih mengandalkan sumbangan dari diri sendiri.
Ulasan Hukumonline mengutip ICW bahwa kampanye berbiaya tinggi bisa menjadi titik temu "uang haram" antara politisi yang butuh dana dan pemilik dana yang menginginkan kebijakan publik tertentu.

Satu catatan supaya adil: tidak otomatis semua yang menang secara curang pasti buruk kinerjanya. Yang bisa dikatakan, secara struktural kecurangan membuat hasil yang baik jadi jauh lebih kecil kemungkinannya, dan kalaupun ada kebijakan yang bagus, legitimasinya tetap cacat.

Proyek Asal Jadi, Tanpa Riset

Ada lagi gejala yang sering bikin gregetan: program yang dipaksakan padahal bukan prioritas, atau pembangunan tanpa didahului riset.

Kalau tujuan utama sebuah program atau proyek adalah balas jasa atau pencitraan, dipaksakan karena menguntungkan mereka atau terlihat megah, bukan karena dibutuhkan. Tanpa kajian kebutuhan, studi kelayakan, dan evaluasi, hasilnya bisa mubazir: program dapat menyedot anggaran utama sektor lain, bangunan tidak terpakai atau bahkan mangkrak, akhirnya anggaran terbuang, sementara masalah ekonomi yang sebenarnya tidak tersentuh.

Di sinilah sikap ilmiah perlu bertemu dengan politik. Kebijakan yang baik itu evidence-based: kebutuhan diukur, dampak dievaluasi, dan program diubah kalau terbukti tidak efektif. Tentu keputusan akhir tetap melibatkan pilihan nilai, bukan cuma data. Tapi data dan riset memastikan pilihan nilai itu diambil dengan mata terbuka. Di sini juga kebutuhan pejabat publik dan strategis diisi oleh pakar/ilmuwan sesuai bidang profesinya.

Supaya adil, pembangunan tanpa riset juga sebenarnya bisa terjadi pada pejabat yang terpilih secara jujur, misalnya karena kurang kapasitas, terburu-buru, atau tekanan politik. Kecurangan bukan satu-satunya penyebab, tapi ia memperbesar risikonya.

Belajar dari Cara Sains Bekerja

Kenapa sains bisa memajukan dunia? Vaksin, antibiotik, listrik, internet, pertanian modern, semuanya lahir dari sains. Tentu sains bekerja bersama faktor lain seperti ekonomi, kebijakan, dan pendidikan, dan ia juga bisa disalahgunakan. Tapi ada satu hal yang membuat hasilnya bisa dipercaya: kejujuran, transparansi, dan verifikasi.

Sains itu kumulatif. Satu data palsu bisa merusak bertahun-tahun kerja orang lain.
Sains mencari yang benar, bukan yang diinginkan. Hasil yang bertentangan dengan hipotesis tetap dilaporkan.
Metode dan data dibuka supaya orang lain bisa mengulang dan memeriksa.
Sains punya mekanisme koreksi diri: kritik dan bantahan justru dianggap bagian dari prosesnya.

Perhatikan poin terakhir. Dalam sains, ilmuwan yang "berisik" mempertanyakan data orang lain bukan pengganggu, tapi mesin kemajuan. Kesalahan ketahuan karena ada yang bertanya.

Hal yang sama berlaku untuk negara. Pemilu, pers, pengadilan, dan suara warga adalah mekanisme koreksi diri bagi politik. Kalau warga diam, mekanisme itu melemah: kekuasaan yang didapat curang atau proyek yang asal jadi lebih mudah lolos tanpa dikoreksi.

Berisik yang Konstruktif

Biar jelas, yang kumaksud dengan berisik adalah protes untuk progres, bukan ribut untuk ribut. Bedanya ada di bukti dan arah.

Berisik ala ilmuwan itu begini:

Tanya datanya. "Dasar keputusan ini apa? Datanya mana?"
Tanya risetnya. "Sudah ada kajian kebutuhan dan kelayakan belum?"
Tanya siapa yang diuntungkan. "Proyek ini untuk siapa?"
Cek fakta sebelum menyebar. Jangan sampai ikut menyebarkan hoaks.
Ikut terlibat. Memilih, memantau, melapor, dan mendukung lembaga atau kelompok yang mengawasi pemilu dan anggaran.
Tuntut transparansi. Laporan dana kampanye dan anggaran seharusnya bisa diakses dan diperiksa publik.

Berisik semacam ini juga bukan berarti memusuhi semua politisi. Banyak pejabat yang bekerja baik, dan mereka justru terbantu oleh warga yang kritis, karena kritik yang berbasis bukti membuat kebijakan lebih baik.

Penutup

Benang merahnya sederhana: proses menentukan kualitas hasil, dan kepercayaan lahir dari proses yang jujur dan bisa diperiksa. Itu berlaku di laboratorium, dan berlaku juga di bilik suara dan ruang rapat anggaran.

Jadi lain kali kamu mendengar kalimat "ah, itu kan urusan politik," ingat bahwa harga kebutuhan pokok, fasilitas publik, sekolah adik kita dan berapa banyak pajak yang harus kamu bayar, semuanya urusan politik.

Dan diam tidak pernah memperbaiki apa pun. Jangan berhenti berisik.

Daftar Rujukan

Riset dan buku

Apffelstaedt, A., & Freundt, J. (2024). Corrupted Votes and Rule Compliance. American Economic Journal: Microeconomics, 16(4), 440-474.
Political Agency, Election Quality, and Corruption. Journal of Politics, 82(4), 1256-1270 (2020), University of Chicago Press.
Birch, S. (2011). Electoral Malpractice. Oxford University Press (bab pengantar).
Artikel jurnal Sekretariat Jenderal Kemendagri tentang korupsi, kualitas pemerintahan, dan implikasinya bagi kualitas tata kelola hasil pemilu.

Temuan pemantau dan pemberitaan (konteks Indonesia)

Hukumonline. Praktik politik uang dalam Pileg 2014 masif (temuan ICW: 113 kasus pada 2004, 150 pada 2009, 313 pada 2014).
NU Online (17 Juli 2024). ICW dan Perludem: Data Dana Kampanye Pemilu 2024 Tak Selaras, Laporan Hanya Sekadar Formalitas.
Media Indonesia / Metro TV (26 November 2024). ICW Ungkap Banyak Cakada Diduga Memanipulasi Laporan Dana Kampanye.
Hukumonline. Kontrol maksimal dana kampanye cegah potensi korupsi kepala daerah

Catatan: poin 5 sampai 8 adalah temuan dan penilaian lembaga pemantau (ICW dan Perludem) yang dilaporkan media, bukan putusan hukum. Untuk bacaan lanjutan, silahkan googling dengan kata kunci yang bisa dicari: electoral integrity, vote buying, politik uang, evidence-based policy, dan kebijakan berbasis bukti.